Samosir (WartaDhana.Com): Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Samosir bersama Pemerintah Kabupaten Samosir akhirnya mengambil langkah konkret menyusul polemik yang ada Yayasan Madrasah Ibnu Sinah. Dalam sebuah dialog publik bertema “Toleransi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat Guna Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Aman dan Kondusif”, sejumlah tokoh agama dan perwakilan instansi duduk bersama mencari titik temu ataupun solusi.
Salah satu suara yang cukup keras datang dari Sutan Hermanto Hutagalung, tokoh agama Islam dari Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Samosir yang menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak yayasan sejak awal pendirian madrasah.
“Sejak awal pembangunan, tidak ada komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat. Tapi sekarang mari kita cari solusi, demi anak-anak yang sedang bersekolah di sana. Kita bahkan sudah siapkan lokasi baru,” katanya.
Nada serupa juga disampaikan Obin Naibaho, Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat. Menurutnya, semua bisa berjalan lancar jika sejak awal ada dialog yang terbuka.
“Kalau saja Pak Sitorus dari pihak yayasan berkoordinasi sejak awal, mungkin tidak akan sampai seperti ini. Soal toleransi, di Samosir kami terbuka—tidak ada masalah antara umat Kristen dan Islam,” ujarnya menepis isu SARA.
Dari pihak pemerintah, Kepala Kemenag Samosir, Tawar Tua Simbolon, menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, proses belajar-mengajar siswa madrasah dialihkan ke Kantor KUA Kecamatan Pangururan.
“Ini hanya solusi sementara sampai ujian sekolah selesai. Kalau ke depan tidak ada pendaftar baru, mungkin mereka tidak bisa lagi memakai tempat ini,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten melalui Kesbangpol juga angkat bicara. Domuch Pandiangan menegaskan bahwa Bupati Samosir telah mengambil langkah mediasi dan menyatakan komitmen untuk membantu mencarikan lahan baru bagi pembangunan madrasah.
“Umat Islam bukan pendatang di sini. Mereka sudah lama tinggal, khususnya di Kecamatan Harian. Kami siap memfasilitasi pencarian lahan baru demi menjaga harmoni,” katanya.
Masalah yang muncul ini ternyata bukan hanya soal lahan atau perizinan. Ada tantangan lain yang dihadapi umat Islam di Samosir, mulai dari sulitnya akses terhadap Al-Qur’an hingga minimnya pembinaan keagamaan.
Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus pengurus BPET MUI Pusat, KH. Akhmad Khambali, turut angkat bicara dari Medan. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat nilai-nilai toleransi, terutama di kalangan muda dan para tetua adat Batak Toba.
“Masih ada ruang besar untuk memperkuat keterbukaan terhadap keberagaman agama. Ini perlu jadi perhatian bersama,” pesannya.
Kasus Madrasah Ibnu Sinah menjadi pengingat bahwa komunikasi, keterbukaan, dan kerja sama lintas agama adalah kunci dalam menjaga kerukunan di tanah yang kaya akan budaya dan kepercayaan seperti Samosir.. (Red/rls)
