21 November 2026
TimePhoto_20261118_144523
Teks foto: Inspektorat Sumut Periksa Sumikan SH Kasus Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah. (Ist)

Medan (WartaDhana.Com): Kepala Inspektorat Sumut H. Sulaiman Harahap mengatakan, kasus adanya permasalahan yang menyeret nama seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Sumut di salah satu Dinas  Sumikan SH diduga terlibat dalam persoalan penipuan dan penggelapan uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan iming-iming mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprovsu.

“Inspektorat sudah memeriksa yang bersangkutan (Sumika, SH). Jadi Inspektorat terus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, sebut Kepala Inspektorat Sumut H. Sulaiman Harahap kepada WartaDhana.Com, Kamis (19/11/2026) kemarin petang. 

Dalam hal ini Sulaiman juga menjelaskan apabila Inspektorat mendapat laporan mengenai ASN yang bermasalah, maka kita memanggil yang bersangkutan dan kemudian kita periksa secara detail. 

“Inspektorat tidak pernah pandang bulu kepada ASN yang diduga bermasalah. Siapapun itu orgnya kalau benar melakukan kesalahan maka langsung kita periksa,” sebut Sulaiman melalui telefon selular +62 813-7513-XXXX.

Secara terpisah, ketika WartaDhana.Com mengkonfirmasi permasalah Sumikan, SH kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Chusnul FS melalui telefon selular +62 813-6227-XXXX tidak diangkat. Demikian halnya melalui pesan singkat mempertanyakan kepada BKD melantik Sumikan pada 5 Oktober 2026 lalu sebagai Kasubag Umum di Dinas LHK Sumut. Padahal saat pelantikan Sukiman SH sedang dalam pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Sumut. Namun pesan singkat tersebut  belum juga dibalas oleh Kaban BKD pada Jumat (20/11/2026) malam. 

Dapat kita ketahui, sebelumnya Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU) saat melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur, Rabu (18/11/2026) siang. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan FIMSU juga mendesak agar Gubsu mengusut secara menyeluruh dugaan praktik jual beli jabatan dan dugaan keterlibatan oknum yang berada dilingkaran Gubsu, apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Selain itu juga, muncul dugaan adanya kedekatan Sumikan dengan oknum yang berada dilingkaran Gubsu. Dugaan kedekatan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah terdapat pihak-pihak lain yang mengetahui, terlibat, memberikan bantuan atau memperoleh keuntungan dari dugaan praktek tersebut.

“Dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak lain tanpa bukti,” tandas FIMSU Abdul Rasyid Nasution sebagai Pimpinan Aksi dan Farhan Abror sebagai Koordinator Lapangan. (Red)