Medan (WartaDhana.Com): Adanya dugaan permasalahan yang menyerwt nama seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemprov Sumut di salah satu Dinas berinisial SMK diduga terlibat dalam persoalan penipuan dan penggelapan uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan iming-iming mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprovsu.
Demikian isi statement Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU) saat melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur, Rabu (18/11/2026) siang. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan FIMSU juga mendesak agar Gubsu mengusust secara menyeluruh dugaan praktik jual beli jabatan dan dugaan keterlibatan oknum yang berada dilingkaran Gubsu, apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak tertentu.
Selain itu juga, puncul dugaan adanya kedekatan SMK dengan ok um yang berada dilingkaran Gubsu. Dugaan kedekatan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah terdapat pihak-pihak lain yang mengetahui, terlibat, memberikan bantuan atau memperoleh keuntungan dari dugaan praktek tersebut.
“Dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak lain tanpa bukti,” tandas FIMSU Abdul Rasyid Nasution sebagai Pimpinan Aksi dan Farhan Abror sebagai Koordinator Lapangan.
Untuk itu juga kepada Gubsu agar mengambil tindakan tegas terhadap SMK, termaksud memproses pemberhentian sebagai ASN, apabila dugaan penipuan, penggelapan, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran disiplin terbukti melalui proses hukum dan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta kepada penegak hukum agar mengusut seluruh pihak yang terlibat dan memberikan sandi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, sebut mereka.
Dalam hal ini Gubsu sebagai Kepala Daerah sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian juga harus mengambil langkah tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggan. Nama baik Pemprovsu tidak boleh dipertaruhkan akibat dugaan praktik yang mencederai integritas birokrasi.
Oleh karena itu, FIMSU mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus, penelusuran Akira. Uang, pemeriksaan pihak-pihak terkait serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana, sebut para pengunjukrasa.
Secara terpisah, ketika Wartadhana.Com mengkonfirmasi perihal tersebut kepada SMK melalui telefon selular+62 813-6720-XXXX melalui pesan singkat juga belum ada balasan. Demikian halnya juga di telfon tidak diangkat. Walaupun bertuliskan berdering. (Red)
(Red)