Medan (WartaDhana.com): Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Utara Nezar Djoeli menyesalkan pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Ismael Parenus Sinaga yang ingin “taruhan kerbau” menanggapi proyek Rp2.7 triliun pembangunan jalan, jembatan dan drainase yang dikelola pemerintah provinsi setempat.
“Sangat tidak etis Ismael Sinaga melontarkan ingin taruhan kerbau ketika menanggapi pertanyaan soal anggaran Rp2.7 triliun bersumber dari APBD Sumut itu. Apanya yang mau bertaruh,” kata Nezar, Rabu (3/8).
Nezar mengingatkan agar Kepala BPKAD Ismael Sinaga lebih bijak dan paham dalam pengelolaan anggaran negara. Karena pengelolaan anggaran negara itu tidak main-main apalagi sampai dijadikan sebagai alat taruhan.
Mantan anggota DPRD Sumut ini menegaskan mengelola uang negara adalah harus berpedoman kepada aturan dan saat ini aturan itu sedang dipertanyakan sejumlah kalangan.
DPD PSI Sumut, kata dia memastikan terus mengawal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek multi years pembangunan jalan, jembatan dan drainase yang dikelola pemerintah provinsi setempat mulai tahun anggaran 2022 hingga 2023, sekitar Rp2,7 triliun itu.
Pihaknya menduga rencana pembangunan jalan provinsi sepanjang sepanjang 450 KM, jembatan sekitar 389,2 meter dan 71.000 meter drainase berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Dugaan tersebut, menurut dia, didasarkan atas beberapa kajian PSI Sumut, antara lain dari sistem penganggaran, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dipaparkannya, proyek yang dicanangkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan skema pendanaan tahun jamak atau multi years tersebut tidak ada dalam rancangan KUA-PPAS maupun termaktub di Perda APBD Sumut Tahun 2022.
“Kami lihat di dalam KUA-PPAS apakah diusulkan eksekutif ke legislatif, ternyata tidak ada. Kami cek lagi di dalam Perda APBD apakah ada proyek kegiatan tahun jamak Rp 2,7 triliun yang dilelangkan LPSE ini, rupanya tidak ada juga. Kami cek di dalam pidato Gubernur, juga tidak ada. Mohon maaf, saya sebut ini proyek siluman,” ucap dia.
Terkait alokasi anggaran Nezar menyebutkan bahwa anggaran di pemerintahan Sumut tersebut merupakan regular dan tidak bisa dianggap masuk dalam anggaran tahun jamak atau multiyears karena sudah ada penjabarannya.
Ia mengingatkan Ismael jangan melakukan pembohongan publik kepada masyarakat, karena kenyataannya, lanjut Nezar pelaksanaan proyek multiyers tersebut hingga kini hanya masih sebatas ground breaking saja.
Sebelumnya Kepala BPKAD Ismael Sinaga menjawab wartawan adanya dugaan proyek multi years senilai Rp 2,7 triliun tidak ada uangnya terkesan meradang.
“Siapa yang bilang tak ada DPA dan uangnya? taruhan satu ekor kerbau pun saya mau. Uangnya ada!,” sebutnya.
Secara terpisah, Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Yosi Sukmono, mengemukakan rencana proyek pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 Km, jembatan dan drainase di Sumut tahun 2022-2024 ini sudah dikaji secara cermat dan mendalam.
Sebelum proyek tersebut direalisasikan, tim teknis Bappeda Sumut bersama instansi terkait telah melakukan rapat bersama membahas finalisasi report, terkait pengkajian rencana pembangunan maupun perbaikan jalan, jembatan dan drainase,” katanya.
Disebutkannya, proses pengkajian mutlak dilaksanakan agar proyek multiyears atau berkelanjutan itu ketika direalisasikan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut Yosi menjelaskan, berdasarkan hasil kajian tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menetapkan tiga skala prioritas dalam pembangunan jalan, drainase dan jembatan selama tahun 2022 hingga 2024, yaitu jalan strategis pariwisata unggulan, jalan penunjang prioritas nasional dan usulan kepala daerah.
Khusus mengenai pembangunan jalan baru maupun perbaikan jalan tahun 2022, menurut dia, memasuki awal semester II sejumlah paket proyek tersebut telah ditenderkan dan sebagian sudah mulai dikerjakan.
Pengerjaan proyek infrastruktur jalan tersebut tersebar di 13 kabupaten dan kota, yakni Kota Medan, Tebing Tinggi, Tanjung Balai serta Kabupaten Deli Serdang, Karo, Asahan, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Batu Bara, Langkat, Dairi dan Pakpak Bharat.
Total anggaran proyek tersebut tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp500 miliar lebih.
Yosi mengingatkan, seluruh paket proyek pembangunan jalan yang digagas oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tersebut agar dikerjakan sesuai dengan rencana, karena jalan merupakan infrastruktur dasar yang cukup vital untuk akses perekonomian masyarakat. (Winda)
