Jakarta (Wartadhana): Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH mendukung pihak KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan BN dan AHB pada Kasus OTT Walikota Medan Dzulmi Eldin
“Kali ini KPK tengah dihadapkan dan ditantang dalam menghadapi kasus OTT Walikota Medan. Bagaiamna tidak karena dugaan pada kasus tersebut menantu orang Nomor Satu di Republik ini alias BN diduga terlibat. Selain nama BN, AHB juga muncul kepermukaan. Dan, hal ini sangat disayangkan sekali karena beliau adalah anggota DPRD Sumut. DPR sebagai Wakil Rakyat adalah harapan,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) Aminullah Siagian kepada Wartadhana baru-baru ini di Jakarta.
Lebih lanjut dikatakan Aminullah yang akrab disapa Amin, kita semua berharap semoga mereka bisa memegang amanah. Artinya, dapat bekerja lebih keras dan lebih baik secara jujur dan adil untuk menghadirkan Indonesia menjadi negara yang hebat, maju, adil dan sejahtera.
” DPR sebagai pengawal kebijakan pemerintah seharusnya bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jangan malah sebaliknya menjadi pelaku atas benalu-benalu tersebut,” tandas Amin yang juga merupakan Putra Asli asal Sumatera Utara.
Dapat kita ketahui, pada kasus ini juga, KPK telah mencecar dan memeriksa Akbar Himawan. Dari pemeriksaan itu, KPK menyebut tengah mendalami terkait pengetahuan Akbar tentang Proyek di Medan.
Dalam hal ini, kalau kita cermati hal diatas, kuat dugaan bahwa BN dan Akbar Himawan Buchori memang ikut terlibat didalamnya. Namun, sampai sekarang kasus yang menjerat Walikota Medan tersebut boleh dikatakan diam ditempat dan belum ada tindak lanjut bagi pihak-pihak yang dianggap terlibat.
Oleh karena itu kami dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) menyatakan sikap ‘Menolak Korupsi Menjadi Bagian dari Identitas Kami’ dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut, kami atas nama PP-HIMMAH bertanya kepada KPK, Apa kabar dan sampai dimana kasus OTT Walikota Medan ? Mendukung KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan BN dan AHB pada kasus OTT Walikota Medan. Meminta KPK RI untuk memanggil dan menginvestigasi BN dan Akbar Himawan Buchori, karena kami menduga beliau berdua terlibat, Kepada pihak berwajib kami menuntut; Tangkap dan Penjarakan BN dan Akbar Himawan Buchori Karena demikian inplementasi hukum yang adil itu adalah tidak tumpul keatas dan tajam kebawah. Dimata hukum semua warga Negara sama (The Equality before the Law), kata Amin. (Winda)
